Kanada Berlakukan Aturan Jokowi, Meta Geram

Berita150 Dilihat

JAKARTA, SELULAR.ID – Kanada menerapkan aturan yang serupa aturan buatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuat Meta geram.

Meta yang merupakan induk perusahaan Facebook dan Instagram ini geram saat Kanada mengesahkan aturan ‘Online News Act’.

Kegeraman Meta ini membuat mereka mulai memblokir konten berita di Kanada dalam bentuk teks, foto, maupun video di Facebook maupun Instagram.

Aturan ‘Online News Act’ ini mengharuskan penyedia platform seperti Google dan Meta untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan media.

– Advertisement –

TONTON JUGA:

Perusahaan media ini merupakan produsen konten berita yang didistribusikan lewat media sosial dan layanan internet lainnya.

Baca juga: Apa Itu Publisher Rights yang Jadi Perdebatan Google dan Kominfo

“Link berita dan konten yang diunggah perusahaan berita dan broadcasting tak bisa lagi diakses oleh pengguna di Kanada,” tertera pada keterangan resmi Meta.

“Kami mengidentifikasi perusahaan media berdasarkan definisi legislatif dan panduan pada Online News Act,” bunyi pengumuman Meta, melansir dari Engadget, Kamis (3/8/2023).

Tak cuma konten berita dari media lokal, tetapi juga berita internasional akan terblokir dari platform Facebook dan Instagram di Kanada.

Facebook mengatakan langkah ini terpaksa mereka lakukan karena pihaknya tak bisa memenuhi kebijakan kompensasi yang pemerintah Kanada minta.

Sebab, pendapatan platform dari iklan kian menurun dalam 2 tahun terakhir, menyusul pertumbuhan layanan online yang makin masif.

Sementara itu, otoritas Kanada mengatakan Online News Act merupakan upaya untuk menegakkan keadilan bagi perusahaan media.

Petugas Anggaran Parlemen Kanada memperkirakan perusahaan media bisa menghasilkan US$329 juta berkat aturan Online News Act.

Aturan yang berlaku di Kanada dan membuat Meta geram ini juga tengah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) rancang melalui kebijakan ‘Publisher Rights’.

Baca Juga  Rocky Gerung Contohkan Bahayanya Anak Muda Ketagihan Sensasi tapi Lupa Substansi Politik

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama beberapa lembaga saat ini tengah menggodok kebijakan tersebut.

Google sudah mengomentari wacana tersebut secara resmi.

Salah satu poin yang Google minta adalah diskusi soal aturan ini melibatkan lembaga independen yang bisa melihat kepentingan dari berbagai pihak.

Sebagai informasi, sebelum Kanada dan Indonesia, Australia sudah lebih dulu memberlakukan kebijakan serupa.

Google dan Facebook juga sempat mengancam pemblokiran, tetapi akhirnya bisa menyepakati aturan main di negara tersebut.

Baca juga: Kominfo Tanggapi Ancaman Google Terkait Perpres Publisher Rights

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *